MINUT— Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Minut bersama PT Meares Soputan Mining (MSM)-Tambang Tondano Nusajaya (TTN) berujung pada pembayaran ganti rugi lahan warga Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Minut, Senin (14/9/2026).
Namun RDP yang difasilitasi Komisi II bersama MSM menyepakati proses ganti rugi akan dilakukan setelah status kepemilikan dan legalitas lahan dipastikan memenuhi ketentuan.
Hal ini sebagaimana dikatakan perwakilan pihak MSM, Hery Inyo Rumondor mengatakan bahwa perusahaan siap memproses tuntutan ganti rugi sepanjang dokumen kepemilikan lahan dinyatakan sah dan tidak bermasalah.
“Tuntutan warga adalah ganti rugi lahan. Kami akan memproses ganti rugi itu sepanjang keabsahan dan legalitas tanahnya ada,” ujar Hery usai RDP.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Minahasa Utara, Edwin Nelwan, menilai kesediaan PT MSM-TTN untuk membayar ganti rugi menjadi salah satu poin substantif dalam RDP.
“Intinya mereka (PT MSM) mengakui dan bersedia untuk membayar. Itu yang paling substantif,” ujar Edwin.
Meski demikian, Edwin menjelaskan pembayaran belum dapat dilakukan sebelum status kepemilikan dan legalitas lahan dipastikan. Jika terdapat persoalan hukum terkait kepemilikan, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Edwin mengapresiasi respons PT MSM-TTN dan masyarakat yang telah mengikuti pembahasan secara tertib. Ia menyebut hasil RDP selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan yang ditandatangani DPRD Minut, Pemkab Minut, pihak perusahaan, dan perwakilan masyarakat.
Dalam RDP tersebut turut hadir Asisten II Pemkab Minut Robby Parengkuan, SH, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Minut Olfy Kalengkongan, S.Pd., M.Pd.
(David)
